DPR Minta Seluruh Pemondokan Haji 2009 di Markaziyah
Madinah, 20/11 (MCH)--Tim Pengawas Haji dari Komisi VIII DPR RI meminta seluruh pemondokan haji 2009 berada di kawasan Markaziyah (ring I) dan tidak ada lagi di kawasan non-Markaziyah (ring II).
"Dalam rapat Panja DPR RI dengan Menteri Agama tentang BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), kami usulkan jemaah kita berada di Markaziyah semuanya," kata pimpinan rombongan DPR RI, M Said Abdullah, di Madinah, Rabu.
Di sela-sela meninjau pemondokan di sektor V, II, dan I di Madinah, ia mengatakan jemaah haji Indonesia saat ini ada 65 persen berada di Markaziyah dan 35 persen sisanya di kawasan non-Markaziyah.
"Kalau di Markaziyah semuanya, keamanan mereka tentu lebih terjamin, karena jemaah haji yang kecelakaan umumnya dari kawasan non Markaziyah," katanya.
Selain itu, katanya, jemaah haji yang berada di kawasan non-Markaziyah juga seperti dikejar-kejar waktu untuk menggenapi Arbain (salat 40 waktu tanpa terputus di Masjid Nabawi).
"Jemaah haji yang berada di kawasan non-Markaziyah memang mendapatkan uang pengembalian pemondokan sebesar 100 riyal, tapi mereka harus mengeluarkan uang 1 riyal per-orang untuk sekali naik mobil sewaan ke Masjid Nabawi," katanya.
Ia menilai penempatan jemaah haji di kawasan Markaziyah seluruhnya akan dapat mengurangi jumlah petugas haji.
Ditanya kemungkinan penempatan seluruh jemaah haji di kawasan Markaziyah akan menyebabkan BPIH mengalami kenaikan, ia mengatakan hal itu tidak perlu terjadi, karena tanpa ada uang pengembalian sewa pemondokan mungkin cukup.
"Karena itu, saya minta tim perumahan dan katering sudah melakukan peninjauan lokasi paling akhir pada Februari mendatang," katanya.
Terkait masalah katering, ia meminta ada keseragaman kriteria katering menyangkut peralatan dan lokasi yang higienis.
"Kalau seperti perusahaan katering Al-Ikhwan yang diduga menyebabkan 89 jemaah haji asal kloter JKS 20 dan JKS 32 mengalami diare itu, saya kira perlu ditinjau ulang, karena peralatan dan dapur mereka tidak higienis," katanya.
Kunjungan anggota DPR RI selama dua hari (18-19/11) itu diikuti 10 orang yang dipimpin M Said Abdullah (FPDIP).
Anggota lainnya, Chairun Nisa (FPG), Hilman Rosyad Shihab (FPKS), Imam Supardi (FPG), Chumaidi MS (FPG), Widada Bujowiryono (FPDIP), Siti Soepami (FPDIP), Syafriansah (FPPP), Farida Padmo (FPD), dan Badriyah Fayumi (FKB).
Hari pertama (18/11), mereka mengadakan rapat kerja (raker) dengan petugas Daerah Kerja (Daker) Madinah, kemudian meninjau pelayanan katering bagi jemaah haji.
Hari kedua (18/11), rombongan anggota DPR RI meninjau pemondokan, kemudian sore harinya dijadwalkan berangkat ke Mekkah untuk melakukan peninjauan pelayanan haji yang sama di Mekkah terkait pemondokan dan katering.(Edy M Yakub)
Di sela-sela meninjau pemondokan di sektor V, II, dan I di Madinah, ia mengatakan jemaah haji Indonesia saat ini ada 65 persen berada di Markaziyah dan 35 persen sisanya di kawasan non-Markaziyah.
"Kalau di Markaziyah semuanya, keamanan mereka tentu lebih terjamin, karena jemaah haji yang kecelakaan umumnya dari kawasan non Markaziyah," katanya.
Selain itu, katanya, jemaah haji yang berada di kawasan non-Markaziyah juga seperti dikejar-kejar waktu untuk menggenapi Arbain (salat 40 waktu tanpa terputus di Masjid Nabawi).
"Jemaah haji yang berada di kawasan non-Markaziyah memang mendapatkan uang pengembalian pemondokan sebesar 100 riyal, tapi mereka harus mengeluarkan uang 1 riyal per-orang untuk sekali naik mobil sewaan ke Masjid Nabawi," katanya.
Ia menilai penempatan jemaah haji di kawasan Markaziyah seluruhnya akan dapat mengurangi jumlah petugas haji.
Ditanya kemungkinan penempatan seluruh jemaah haji di kawasan Markaziyah akan menyebabkan BPIH mengalami kenaikan, ia mengatakan hal itu tidak perlu terjadi, karena tanpa ada uang pengembalian sewa pemondokan mungkin cukup.
"Karena itu, saya minta tim perumahan dan katering sudah melakukan peninjauan lokasi paling akhir pada Februari mendatang," katanya.
Terkait masalah katering, ia meminta ada keseragaman kriteria katering menyangkut peralatan dan lokasi yang higienis.
"Kalau seperti perusahaan katering Al-Ikhwan yang diduga menyebabkan 89 jemaah haji asal kloter JKS 20 dan JKS 32 mengalami diare itu, saya kira perlu ditinjau ulang, karena peralatan dan dapur mereka tidak higienis," katanya.
Kunjungan anggota DPR RI selama dua hari (18-19/11) itu diikuti 10 orang yang dipimpin M Said Abdullah (FPDIP).
Anggota lainnya, Chairun Nisa (FPG), Hilman Rosyad Shihab (FPKS), Imam Supardi (FPG), Chumaidi MS (FPG), Widada Bujowiryono (FPDIP), Siti Soepami (FPDIP), Syafriansah (FPPP), Farida Padmo (FPD), dan Badriyah Fayumi (FKB).
Hari pertama (18/11), mereka mengadakan rapat kerja (raker) dengan petugas Daerah Kerja (Daker) Madinah, kemudian meninjau pelayanan katering bagi jemaah haji.
Hari kedua (18/11), rombongan anggota DPR RI meninjau pemondokan, kemudian sore harinya dijadwalkan berangkat ke Mekkah untuk melakukan peninjauan pelayanan haji yang sama di Mekkah terkait pemondokan dan katering.(Edy M Yakub)
(Sumber http://haji.depag.go.id)
DPR Minta Seluruh Pemondokan Haji 2009 di Markaziyah
![DPR Minta Seluruh Pemondokan Haji 2009 di Markaziyah]()
Reviewed by LDII-GARUT
on
19.16
Rating:
Tidak ada komentar:
Comment