Melalui blog ini diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan komunikasi antara masyarakat publik dengan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) sehingga bisa memberi manfaat bagi kemaslahatan ummat islam secara keseluruhan

Rabu, 11 November 2009

Sejarah Garut

Latar Belakang Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Daendles dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah nol dan bupatinya menolak perintah menanam nila(indigo).

Pada tanggal 16 Pebruari 1813, Letnan Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Raffles, telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Untuk sebuah Kota Kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebab daerah tersebut kawasannya cukup sempit. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya (1813-1831) membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi Ibu Kota Kabupaten. Pada awalnya, panitia menemukan Cumurah, sekitar 3 Km sebelah Timur Suci (Saat ini kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Pidayeuheun). Akan tetapi di tempat tersebut air bersih sulit diperoleh sehingga tidak tepat menjadi Ibu Kota. Selanjutnya panitia mencari lokasi ke arah Barat Suci, sekitar 5 Km dan mendapatkan tempat yang cocok untuk dijadikan Ibu Kota.
Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta pemandangannya indah dikelilingi gunung, seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas dan Gunung Karacak. Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri (Marantha), seorang panitia “kakarut” atau tergores tangannya sampai berdarah. Dalam rombongan panitia, turut pula seorang Eropa yang ikut membenahi atau “ngabaladah” tempat tersebut.

Begitu melihat tangan salah seorang panitia tersebut berdarah, langsung bertanya : “Mengapa berdarah?” Orang yang tergores menjawab, tangannya kakarut. Orang Eropa atau Belanda tersebut menirukan kata kakarut dengan lidah yang tidak fasih sehingga sebutannya menjadi “gagarut”. Sejak saat itu, para pekerja dalam rombongan panitia menamai tanaman berduri dengan sebutan “Ki Garut” dan telaganya dinamai “Ci Garut”. (Lokasi telaga ini sekarang ditempati oleh bangunan SLTPI, SLTPII, dan SLTP IV Garut). Dengan ditemukannya Ci Garut, daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut.. Cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan Adipati Adiwijaya untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Limbangan. Pada tanggal 15 September 1813 dilakukan peletakkan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibukota, seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen, mesjid, dan alun-alun. Di depan pendopo, antara alun-alun dengan pendopo terdapat “Babancong” tempat Bupati beserta pejabat pemerintahan lainnya menyampaikan pidato di depan publik. Setelah tempat-tempat tadi selesai dibangun, Ibu Kota Kabupaten Limbangan pindah dari Suci ke Garut sekitar Tahun 1821.


Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No: 60 tertanggal 7 Mei 1913, nama Kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut dan beribu kota Garut pada tanggal 1 Juli 1913. Pada waktu itu, Bupati yang sedang menjabat adalah RAA Wiratanudatar (1871-1915). Kota Garut pada saat itu meliputi tiga desa, yakni Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan, dan Desa Margawati. Kabupaten Garut meliputi Distrik-distrik Garut, Bayongbong, Cibatu, Tarogong, Leles, Balubur Limbangan, Cikajang, Bungbulang dan Pameungpeuk. Pada tahun 1915, RAA Wiratanudatar digantikan oleh keponakannya Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929).


Pada masa pemerintahannya tepatnya tanggal 14 Agustus 1925, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, Kabupaten Garut disahkan menjadi daerah pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom). Wewenang yang bersifat otonom berhak dijalankan Kabupaten Garut dalam beberapa hal, yakni berhubungan dengan masalah pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, kebersihan, dan poliklinik. Selama periode 1930-1942, Bupati yang menjabat di Kabupaten Garut adalah Adipati Moh. Musa Suria Kartalegawa. Ia diangkat menjadi Bupati Kabupaten Garut pada tahun 1929 menggantikan ayahnya Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929). karimaberkarya.wordpress.com

Readmore

Minggu, 08 November 2009


Keluarga Besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengucapkan “Selamat & Sukses kepada DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof.DR.Boediono,M.Ec. yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2009-2014. Semoga Alloh Subhaanahu Wata’ala senantiasa memberikan petunjuk, rahmat, perlindungan dalam mengemban amanat rakyat”. (Hormat kami Pro.DR.Ir.KH.Abdullah Syam,M.Sc: Ketua Umum LDII). Materi ucapan selamat ini juga bisa dilihat di harian JURNAL NASIONAL, pada hari Rabu 2 September 2009 ini di halaman 3.

Readmore

Rabu, 04 November 2009


Undang – Undang No. 8 Tahun 1985 mengamanatkan agar setiap ORMAS dapat melaporkan keberadaannya serta kegiatan-kegiatan yang dicapainya kepada Pemerintah yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang dikenal dengan Kesbang-Pol Depdagri.


Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) salah satu ormas yang berupaya  selalu mentaati hukum yang berlaku, untuk itu LDII melakukan audiensi terhadap Direktorat Kesbang-Pol tersebut baik itu yang berada ditingkat Pusat, Provinsi dan Kab./Kota.

Dalam audiensinya dibeberapa tingkat Prov/kab./Kota tidak semulus apa yang diharapkan karena adanya persyaratan-persyaratan yang dilontarkan oleh petugas yang berada ditingkat tersebut, sehingga menjadi bahan pertanyaan DPD LDII kepada DPP LDII. Atas pertanyaan dari DPD LDII tersebut, pada tanggal 8 September 2008 yang lalu DPP LDII melaksanakan audiensi ke Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik  Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, guna melaporkan kegiatan-kegiatan dan menerima masukan dari pemerintah tentang kelengkapan sebuah Organisasi serta bertukar pikiran atas apa yang menjadi pertanyaan ditingkat DPD LDII.

Dalam kesempatan tersebut rombongan DPP LDII yang dipimpin oleh Wakil Sekjen DPP LDII Ir. H. Edy Supriadi, mengikutsertakan Ketua Departemen Hukum & HAM H. Samsuri, SH, MM, Anggota Dept. Hukum & HAM Rioberto Sidauruk, SH, LLM dan Anggota Dept. Hubungan Antar Lembaga Drs. H. Ponco Budiman, S.Sos. Dalam Audiensi tersebut rombongan DPP LDII diterima oleh Direktur Fasilitasi Organisasi Politik & Kemasyarakatan (Drs. Denti Ierdan MM), Kasubdit Fasilitas Organisasi Keagamaan dan LSM (Drs. Syabnikmat Nizam), Kasi Monitoring Ormas - LSM (Drs. Tusiran), Kasi Identifikasi dan Registrasi Ormas-Profesi (Drs. Suharto) dan KASI Identifikasi dan Registrasi Ormas-LSM (Ir. Arief Sulardiono, MSi)

DEPDAGRI mencatat ada 8000 ormas, tetapi baru 1000 Ormas yang terdaftar dan hanya sekitar 10% Ormas yang melaporkan kegiatannya. Pendaftaran ulang serta pemberitahuan kepada Pemerintah tentang keberadaan ormas menjadi penting karena diera ini Ormas merupakan mitra Pemerintah.

Dalam pelaksanan pendaftaran dan pemberitahuan ulang (untuk pemberitahuan keberadaan organisasi di tingkat DPD Provinsi/Kabupaten/Kota) cukup membawa SKT ( Surat Keterangan Terdaftar) dan akta pendirian yang dimiliki oleh DPP, selanjutnya mengisi formulir isian Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Dan LSM, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.220/1980.DIII tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadan Ormas/LSM, ungkap Drs. Tusiran

Pak Drs. Syabnikmat Nizam yang mantan anggota DPRD di Jambi dan pimpinan salah satu Ormas di Sumatera diakhir pertemuan mengatakan, DEPDAGRI menyelenggarakan Program Kerjasama dengan ORMAS yaitu Program Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, untuk itu Ormas mengajukan proposal penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan pengajuan kegiatan tersebut tidak hanya dapat diajukan  ditingkat pusat, tetapi ditingkat daerah juga dipersilahkan untuk mengajukannya ke DEPDGRI, dengan catatan ada rekomendasi dari KESBANG Daerah setempat.

** P. Sibuea**

Readmore

Selasa, 03 November 2009

Madinah, 20/11 (MCH)--Tim Pengawas Haji dari Komisi VIII DPR RI meminta seluruh pemondokan haji 2009 berada di kawasan Markaziyah (ring I) dan tidak ada lagi di kawasan non-Markaziyah (ring II).

"Dalam rapat Panja DPR RI dengan Menteri Agama tentang BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), kami usulkan jemaah kita berada di Markaziyah semuanya," kata pimpinan rombongan DPR RI, M Said Abdullah, di Madinah, Rabu.

Di sela-sela meninjau pemondokan di sektor V, II, dan I di Madinah, ia mengatakan jemaah haji Indonesia saat ini ada 65 persen berada di Markaziyah dan 35 persen sisanya di kawasan non-Markaziyah.

"Kalau di Markaziyah semuanya, keamanan mereka tentu lebih terjamin, karena jemaah haji yang kecelakaan umumnya dari kawasan non Markaziyah," katanya.

Selain itu, katanya, jemaah haji yang berada di kawasan non-Markaziyah juga seperti dikejar-kejar waktu untuk menggenapi Arbain (salat 40 waktu tanpa terputus di Masjid Nabawi).

"Jemaah haji yang berada di kawasan non-Markaziyah memang mendapatkan uang pengembalian pemondokan sebesar 100 riyal, tapi mereka harus mengeluarkan uang 1 riyal per-orang untuk sekali naik mobil sewaan ke Masjid Nabawi," katanya.

Ia menilai penempatan jemaah haji di kawasan Markaziyah seluruhnya akan dapat mengurangi jumlah petugas haji.

Ditanya kemungkinan penempatan seluruh jemaah haji di kawasan Markaziyah akan menyebabkan BPIH mengalami kenaikan, ia mengatakan hal itu tidak perlu terjadi, karena tanpa ada uang pengembalian sewa pemondokan mungkin cukup.

"Karena itu, saya minta tim perumahan dan katering sudah melakukan peninjauan lokasi paling akhir pada Februari mendatang," katanya.

Terkait masalah katering, ia meminta ada keseragaman kriteria katering menyangkut peralatan dan lokasi yang higienis.

"Kalau seperti perusahaan katering Al-Ikhwan yang diduga menyebabkan 89 jemaah haji asal kloter JKS 20 dan JKS 32 mengalami diare itu, saya kira perlu ditinjau ulang, karena peralatan dan dapur mereka tidak higienis," katanya.

Kunjungan anggota DPR RI selama dua hari (18-19/11) itu diikuti 10 orang yang dipimpin M Said Abdullah (FPDIP).

Anggota lainnya, Chairun Nisa (FPG), Hilman Rosyad Shihab (FPKS), Imam Supardi (FPG), Chumaidi MS (FPG), Widada Bujowiryono (FPDIP), Siti Soepami (FPDIP), Syafriansah (FPPP), Farida Padmo (FPD), dan Badriyah Fayumi (FKB).

Hari pertama (18/11), mereka mengadakan rapat kerja (raker) dengan petugas Daerah Kerja (Daker) Madinah, kemudian meninjau pelayanan katering bagi jemaah haji.

Hari kedua (18/11), rombongan anggota DPR RI meninjau pemondokan, kemudian sore harinya dijadwalkan berangkat ke Mekkah untuk melakukan peninjauan pelayanan haji yang sama di Mekkah terkait pemondokan dan katering.(Edy M Yakub)
(Sumber http://haji.depag.go.id)

Readmore

Kisah Nabi Muhammad Akan Difilmkan


Kisah perjalanan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam segera dituangkan dalam film layar lebar. Adalah Almoor Hodings, perusahaan media yang berbasis di Qatar, mendanai film yang akan diproduseri Barrie Osborne, yang pernah menggarap The Lord of the Rings dan The Matrix.

Rencana proyek senilai 150 juta dolar AS (Rp 1,4 triliun) ini diumumkan di Qatar, Minggu (1/11). Selain Osborne, acara ini dihadiri Dr Yousuf Al Qardawi, pengamat sejarah Islam terkemuka di Doha dan Ahmed Al Hashemi, Direktur Alnoor Holdings.

“Saya terinsiprasi dengan kesempatan yang diberikan untuk mengangkat kisah sejarah dan perjuangan sosok yang sangat diagungkan di dunia,” terang Osborne.
Qardawi sendiri yang akan memimpin penelitian perjalanan sejarah Nabi Muhammad. Ia sekaligus menjadi konsultan dalam film itu. Dana film ini berasal dari investor pribadi dan Alnoor Fund, yang dimiliki Alnoor Holdings. Rencananya film ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris agar bisa dinikmati banyak kalangan. Alnoor Holdings akan melibatkan tim produksi dan aktor internasional untuk film ini. Pengambilan gambar dilakukan mulai 2011 mendatang.
Al Hashemi menekankan pentingnya pembuatan film itu untuk seluruh dunia. “Ada lebih dari 1,5 miliar warga Muslim di dunia dan Islam merupakan agama dengan perkembangan terpesat. Kisah Nabi Muhammad memiliki hubungan besar bagi penduduk Muslim maupun non Muslim,” terangnya. pen/tel/tis [Kompas.com]

Readmore

Sabtu, 24 Oktober 2009


Jakarta - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) meminta seluruh ormas Islam dan pemerintah Indonesia agar mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) pimpinan Barack Obama untuk membubarkan penjara Guantanamo. Alasannya, pembubaran penjara bagi teroris ini merupakan janji Obama dalam kampanyenya selama ini.

"Ini kesempatan seluruh ormas Islam untuk mendesak pemerintah Indonesia agar Presiden AS terpiklih Barrack Obama mewujudkan

Readmore

Kamis, 08 Oktober 2009


Pada tanggal 4 Oktober 2009 rombongan Menteri Agama RI Bapak Maftuh Basyuni beserta sembilan Duta Besar Negara-negara sahabat dari Timur Tengah mengunjungi korban Gempa Bumi di Garut Selatan.
Rombongan diterima di Masjid Besar Sirotul Jannah Kec. Cikelet. Rombongan diterima oleh

Readmore

LDII memberikan bantuan langsung berupa pakaian untuk masyarakat korban gempa bumi Desa Cikelet. Penyerahan dilaksanakan di Alun-alun Kesamatan Cikelet (Mesjid Besar Sirotul Jannah - Cikelet), hadir dalam acara itu PC LDII Kec. Cikelet Bapak Deden, Panitia Bantuan Cikelet Bapak Ari, perwakilan tokoh Masyarakat/RT Desa Cikelet Bapak Alek, PC LDII Kec. Cibalong Bapak Muksin, tokoh masyarakat Cikelet Bapak Maman, Senkom Cibalong Bapak Asep R.

Readmore

Minggu, 04 Oktober 2009

Gempa Kerinci Jambi Rusak Ribuan Rumah

Jambi (ANTARA News) - Gempa bumi tektonik berkekuatan 7,0 Skala Richter (SR) yang menggoncang Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Kamis pukul 08.52 WIB di 46 Km tenggara Sungaipenuh, di kedalaman 10 Km, merusak lebih dari seribu rumah warga di sejumlah desa di daerah itu.

Hingga pukul 16.45 WIB, data korban dan kerusakan terus bertambah, sedikitnya telah terdata ada 1.100 rumah warga yang rusak berat dan ringan akibat gempa di Kerinci yang berjarak sekitar 410 Km dari Kota Jambi itu, kata Kabag Humas Pemkab Kerinci, Amir Syam yang dihubungi di Kerinci, Kamis.

Readmore

Gempa Bumi Sumatra barat ( sumbar ) yang menimpa wialayah Padang , Pariaman Sampai Sibolga , Gunung Sitoli , Bengkulu, Bukit Tinggi, Tapanuli Selatan, Muko-Muko , Liwa ,Duri - Riau dan Pekan Baru seperti yang telah disamapiakan pada posting terdahulu tentang gempa bumi Sumatra Barat sampai pukul 11.30 WIB Hari Kamis 1 Oktobetr 2009 jumlah korban meninggal berjumlah 220 orang dengan rincian 144 orang (dengan 41 orang telah teridentifikasi) di Kota Padang, 62 orang di Kabupaten Padang Pariaman dan 14 orang di Kota Pariaman.

Readmore

Jumat, 25 September 2009

POSKO LDII PEDULI MUDIK LEBARAN



DPD LDII Kabupaten GARUT MELAKSANAKAN PROGRAM PEDULI MUDIK LEBARAN 1430 H, DENGAN MENYEDIAKAN POSKO LDII PEDULI MUDIK LEBARAN BERLOKASI DI JLN, RAYA BAYONGBONG KM 11 FASILITAS GRATIS YANG DISEDIAKAN UNTUK PARA PEMUDIK ANTAQRA LAIN : TEMPAT BERISTIRAHAT PARA PEMUDIK, MUSHOLA, TEMPAT WUDHU DAN TOILET, INFORMASI TENTANG ARAH ARUS

Readmore

Minggu, 06 September 2009



Lokasi gempa berkekuatan 7,3 Skala Richter yang terjadi Rabu sore menimbulkan dampak sporadis di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan wilayah lainnya. Dampak seperti ini terjadi karena posisi kedalaman gempa yang berada 30 km di bawah permukaan laut.sejumlah bangunan roboh di berbagai daerah, terutama di Kapupaten Garut,

Readmore